Kami membantu individu dan perusahaan menavigasi aturan perpajakan Indonesia — dari konsultasi rutin hingga pendampingan sengketa di Pengadilan Pajak.
Setiap dokumen di database regulasi kami ditautkan ke posisinya dalam hierarki ini — agar Anda tahu kekuatan hukumnya, bukan sekadar isinya.
Setiap layanan kami dirancang untuk satu kebutuhan spesifik, dari rutinitas kepatuhan hingga situasi yang berisiko tinggi.
Perencanaan dan kepatuhan pajak bulanan/tahunan untuk individu maupun badan usaha.
Pendampingan keberatan, banding, dan proses di Pengadilan Pajak hingga tuntas.
Dokumentasi dan analisis kewajaran transaksi afiliasi sesuai regulasi terkini.
Tinjauan kepatuhan internal untuk memitigasi risiko sebelum diperiksa otoritas.
Pelatihan internal tim finance/tax perusahaan mengenai perkembangan regulasi.
Perencanaan pajak atas merger, akuisisi, dan reorganisasi badan usaha.
Bacaan ringkas namun mendalam soal perkembangan kebijakan pajak di Indonesia.
(PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen. Aturan ini menjadi salah satu reformasi perpajakan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena mempersempit pihak yang berhak menggunakan fasilitas pajak UMKM, memperluas definisi omzet.
Ringkasan poin penting penyesuaian tarif PPN serta langkah kepatuhan yang perlu disiapkan pelaku usaha.
Diringkas dan ditautkan ke posisi hierarkinya supaya mudah dipahami.
| Nomor | Judul | Berlaku | Status |
|---|---|---|---|
| PP 20/2026 | Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan | 22 April 2026 | berlaku |
| PMK 81/2024 | Ketentuan Mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa Tertentu | 1 Januari 2025 | berlaku |